Serangan Israel ke Al-Aqsa di Kecam Dunia

Insiden di kompleks Masjidil Aqsa, Ahad (25/10), yang mencederai puluhan warga Palestina mendapat kecaman keras dari berbagai belahan dunia. Masjid Al-Aqsa adalah masjid bersejarah bagi Umat Islam karena menjadi tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W.

Minggu sore, bentrokan pecah di Yerusalem Timur. Kala itu ratusan pemuda Palestina berunjuk rasa, menyusul kabar Masjidil Aqsa akan diserbu kelompok Yahudi garis keras. Ratusan polisi Israel menghadang dengan melontarkan granat kejut dan semprotan air. Pemuda Palestina membalas dengan lemparan batu dan siraman minyak. Bentrokan meluas ke luar Masjid Al-Aqsa. Sebanyak 33 orang cedera dan 18 warga Palestina ditangkap, termasuk seorang penasihat Presiden Palestina.

Protes bermunculan. Bukan cuma berbentuk unjuk rasa. Organisasi Negara Konferensi Islam, OKI, akan menggelar rapat luar biasa membahas insiden ini, 1 November mendatang di Arab Saudi. Di Jakarta, DPP Golkar juga menyuarakan kecaman.

Sekadar mengingatkan, Yerusalem Timur dicaplok Israel tahun 1967 dari Yordania dan dijadikan sebagai ibukota di luar Tel Aviv. Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional, karena sebagian besar penduduknya beragama Islam. Sejak itu, ketegangan selalu muncul dengan warga muslim yang ingin beribadah di masjid suci umat Islam itu.

Tentara Israel hanya membolehkan warga Palestina di bawah usia 15 tahun atau di atas lima puluh tahun memasuki Masjid Al-Aqsa. Ketegangan meruncing setelah Dewan Arkeologi Israel melanjutkan penggalian di sekitar Masjid Al-Aqsa. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berkali-kali menegaskan tak akan berbagi kota Yerusalem dengan Palestina. Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang mestinya jadi penengah, juga pernah menegaskan hal yang sama: Yerusalem tetap milik Israel. Inilah yang membuat sejumlah kalangan pesimistis perdamaian segera terwujud di kawasan itu.

RINCIAN SERANGAN ISRAEL TERHADAP MASJID AL AQSHA

16 orang terluka dan lainya ditangkap dalam operasi Zionis pagi ini (28/9), menyusul bentrokan kelompok radikal Yahudi berusaha menyerbu Haram Al-Sharif bertepatan dengan hari “pengampunan”. Peristiwa ini mengingatkan kita pada serangkaian serangan terhadap al-Haram Al-Qudsi oleh Israel bersama kelompok radikal Yahudi sejak pendudukan tahun 1967 hingga hari ini. Yang paling anyar adalah serangan kelompok radikal Yahudi pada Ahad lalu (25/10) dibawa kawalan polisi Zionis Israel ke halaman masjid Al-Aqsha. Namun upaya itu dihadang oleh jama’ah masjid hingga menimbulkan 10 korban luka dan 15 lainnya ditangkap pihak Zionis Israel. Berikut rincian serangan dan penindasan tersebut:

Pada tahun 1967, setelah perang di bulan Juni, tentara Israel menduduki Tembok Barat dan menyita bagian dari Waqaf Masjid Al-Aqsa .

Mereka membongkar wilayah Magharibah dan menghancurkan 138 gedung, termasuk didalamnya sekolah favorit dan Al-Jami Buraq serta Masjid Magharibah. Kemudian berlanjut pada serangkaian serangan lainya.

Pada 9 Agustus 1969, seorang rabi di militer Zionis, Shlomo Goren masuk ke Al-Haram Al-Quds memimpin geng Yahudi yang berjumlah sekitar lima puluh orang untuk menunaikan “doa” di dalamnya.

Pada 21 Agustus 1969, orang Yahudi radikal berkewarganegaraan Australia bernama Michael Dennis Rohan membakar Masjid Al Aqsa, yang mengakibatkan kehancuran mimbar Salahuddin yang berusia lebih dari delapan ratus tahun serta langit-langit atapnya juga ikut terbakar.

Pada 2 November 1969 Yigal Alon, Wakil Perdana Menteri Israel dan para pembantunya memasuki Al-Haram Al-Quds.

Pada 11 Juli 1971 kelompok gerakan Betar yang terdiri dari 12 anak muda memasuki Masjid al-Aqsha dan melakukan ritual ibadah didalamnya.

Pada 22 Juli 1971 sekelompok gerakan Betar melakukan doa di Al-Haram Al-Quds.

Pada 14 Januari 1989, beberapa anggota Knesset melakukan tindakan provokatif dengan menggelar bacaan yang suka disebut “rahmat suci” di dalam Al-Aqsha dengan pengawalan ketat kepolisian Israel.

Pada 18 Oktober 1990, ekstremis Yahudi meletakkan batu pertama untuk pembangunan Haikal yang mereka klaim berada di areal Al-Haram Al-Quds. Sementara itu ribuan Palestina bangkit berupaya menghentikannya, hingga terjadinya bentrokan dan masuknya tentara Israel. Mereka menembaki warga yang menyebabkan 21 orang gugur syahid dan 150 lainya luka-luka.

Pada 28 September 2000, mantan perdana menteri Israel yang saat itu pemimpin Partai Likud Ariel Sharon, menyerbu Masjid Al-Aqsha Masjid dikawal puluhan orang bersenjata, hingga memicu meletusnya intifadah Al-Aqsha, yang menewaskan dan melukai ribuan warga Palestina.

Pada 23 Juli 2007, sekitar tiga ratus yahudi menyerbu Al-Aqsha dan melakukan ritual ibadah di dalamnya.

Pada 16 September 2008, kelompok Yahudi ekstremis menyerbu halaman Al-Aqsa Masjid dari Gerbang Magharibah.

Pada 9 Oktober 2008 sejumlah kelompok besar pemukim dan rabi serta politisi Israel dibawah penjagaan katat kepolisian Israel melakukan aksi yahudisasi di wilayah Al-Ahram Syarif.

Pada 9 Februari 2009, ratusan wisatawan dan turis Israel yang mengenakan “pakaian seronok” memasuki Masjid Al-Aqsa.

Pada 11 Maret 2009, sekelompok orang yang terdiri dari tiga puluh ultra kanan Yahudi mengenakan pakaian yang tidak pantas menyerbu halaman Masjid Al-Aqsha untuk menggelar upacara keagamaan.

Pada 14 April 2009, puluhan pemukim Yahudi menyerbu halaman Al-Aqsha untuk melakukan ritual ibadah pada hari Paskah Yahudi.

Pada 24 September 2009, anggota unit “ahli bahan peledak” dalam kawalan kepolisian Israel menyerbu Masjid Al Aqsa dan jalan-jalan di dalamnya.

Pada 27 September 2009, terjadi bentrokan dengan polisi Israel dan kelompok Yahudi di dalam Haram al-Sharif dan di depan gerbangnya yang mengakibatkan 16 warga Palestina cidera dan lainya ditangkap.

Bentrokan itu terjadi setelah polisi Israel menyerbu halaman masjid dari gerbang Magharibah dan menembaki jama’ah shalat dengan peluru dan granat suara. Mereka berupaya membubarkan barisan kaum muslimin yang berjaga-jaga di gerbang Al-Aqsha untuk menghalau serangan kelompok radika

BPK Perlu Dukungan Politik dalam Masalah Century

Jakarta—Ada dua kasus besar yang dipertontonkan pada panggung politik Indonesia saat ini, yaitu kasus KPK dan Bank Century. Keduanya telah masuk ke DPR dan memasuki babak baru dalam upaya penyelesaiannya.

Babak baru kasus Bank Century telah dimulai ketika kejaksaan agung menyatakan tidak ada unsur pidana dalam aliran dana Bank Century. Kontan, pernyataan ini menimbulkan polemik di DPR yang kemudian memecah DPR menjadi dua kelompok, kelompok yang mendukung hak angket dan kelompok yang belum bersikap terhadap pernyataan tersebut.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan sikapnya untuk tidak menolak maupun mendukung hak angket terhadap kasus bail out Bank Century. Setidaknya, hal yang mendasari keputusan tersebut, yaitu menginstitusionalisasikan lembaga BPK dengan memberi kewenangan untuk menyelesaikan audit investigasi terhadap aliran dana Bank Century. Seperti telah diketahui publik, Bank Century mendapat suntikan dana sebesar 6,7 trilyun, jauh melampaui batas minimal dana talangan dari LPS sebesar 1,3 trilyun. Dana tersebut diyakini lari ke kantong-kantong nasabah tertentu, bahkan salah satunya adalah tim sukses pemilihan presiden pada pemilu lalu.

“Ini soal menginstitusionalisasikan keputusan-keputusan yang ada di DPR sendiri. BPK diberi wewenang untuk melakukan audit investigasi terhadap Bank Century. Kesamaan terhadap kelompok yang mendukung hak angket adalah perlunya dukungan politik terhadap BPK,” ujar Andi Rahmat, anggota F-PKS, di press room DPR RI.

Laporan sementara BPK yang telah diberikan belum mencerminkan suatu upaya yang sistematis, yang mendalam, dan sepertinya tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, DPR meminta agar BPK memperluas cakupan auditnya lebih dari sekadar yang dilakukan dalam laporan sementara tersebut.

Dukungan politik terhadap BPK amat diperlukan agar BPK tidak dikriminalisasi dan merasa aman. Jaminan untuk menjalankan kewenangannya membuat BPK dapat mengambil keputusan yang tepat dalam audit investigasi yang dilakukannya.

Hasil audit investigasi tersebut akan digunakan oleh F-PKS untuk menentukan sikap. “Setelah sampai hasil auditnya kepada kami, baru kami pilah, apakah ini masuk ranah angket, ataukah ranah pidana, aturan hukumnya sudah jelas. Kalau nanti BPK menyimpulkan bahwa ada unsur pidana dalam penyaluran bail out Century, itu bukan ranah angket,” ujar Andi yang juga anggota Komisi XI.

Tentang isu partai koalisi diinstruksikan untuk menolak hak angket oleh SBY, Andi menepisnya. “Selama ini tidak ada pembicaraan dengan presiden mengenai masalah ini. Beliau menyerahkan kepada kami. Ini bukan soal koalisi atau tidak koalisi, kami harus yakin betul jika kami sudah mengambil keputusan yang benar, atau mengambil tindakan politik yang benar terhadap suatu persoalan,” ujarnya.

Di sisi lain, F-PDIP dan F-Hanura mempertegas komitmen untuk menggulirkan hak angket terhadap masalah Bank Century ini. F-PDIP bahkan membentuk tim investigasi yang sudah bekerja sejak beberapa hari lalu. Maruarar Sirait, salah satu anggota tim investigasi tersebut, mengatakan bahwa ada tiga poin penting yang akan diungkap dalam hak angket nanti. "Pertama, mempertanyakan ke mana saja dana itu mengalir. Kedua, untuk siapa atau lembaga mana saja yang menerima. Ketiga, untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan," ujar politisi muda PDIP yang akrab dipanggil Ara ini.

Ara juga mengungkapkan bahwa BPK bisa saja dikriminalisasi seperti KPK, makanya dalam situasi ini, BPK perlu dukungan politik dalam menjalankan kewenangannya.

Pakar Hukum dan Tata Negara, Irman Putra Sidin, dalam kesempatan yang sama, juga menuturkan pendapatnya bahwa menunggu hasil audit BPK lalu mengambil tindakan adalah sikap yang tepat dalam situasi ini. Ia bahkan cenderung menyudutkan upaya hak angket yang akan dilakukan sebagian anggota DPR. "Lihat saja berapa banyak hak angket yang sudah dibentuk DPR, mana hasilnya? Paling itu akan jadi bargaining position mereka di pusat-pusat kekuasaan," ujarnya. Rupanya, ia menganggap hak angket adalah 'gertakan' oleh sebagian fraksi DPR untuk menaikkan posisi mereka di mata pemerintah.

Sebelumnya di tempat terpisah, pakar ekonomi, Drajat Wibowo mengusulkan agar DPR segera menggulirkan hak angket soal Bank Century. Menurut Drajat, hal ini penting untuk memberikan dukungan kepada BPK bahwa lembaga ini memang tidak bertindak sendiri, melainkan atas permintaan lembaga yang berwenang yakni DPR. Karena menurut Drajat, ada kecenderungan kalau BPK takut dikriminalisasi jika berjalan sendiri.

Drajat menambahkan, laporan awal BPK sebelumnya sudah bisa dijadikan acuan DPR untuk menggulirkan hak angket. Karena jika kasus ini berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan data-data tentang kasus ini akan hilang.

Alasan penahan BIbit dan Candra Lemah

JAKARTA - Alasan penahanan secara resmi yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terhadap dua pimpinan nonaktif Komisi Peberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dinilai kurang tepat atau lemah.

Menurut pengamat komunikasi politik Zulfikar Ghazali, salah satu alasan subjektif yang digunakan Polri sebagai dasar penahanan dua pimpinan nonaktif KPK karena menggiring opini publik.

Hal ini dinilai kurang tepat, karena prinsip dalam negara demokrasi ini bebas mengemukakan sesuatu hal kepada publik, dan itu dinilai demokratis."Saya sependapat membangun opini publik itu bagian dari bernegara yang demokratis," ungkapnya kepada okezone, Sabtu (31/10/2009).

Selain itu, kata dia, masyarakat Indonesia juga dinilai lemah karena mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berkaitan dengan politik, terutama mengenai masalah pemilu. "Kekuatan masyarakat lemah, itu kelemahannya," pungkasnya.

Lowongan CPNS Pemprov Jatim Jawa Timur 2008/2009

Pemerintah propinsi JAWA TIMUR kembali menyelenggarakan Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2008 untuk Wilayah JATIM. Pengadaan CPNS ini dilakukan serentak di seluruh kota/kabupaten Jawa Timur. Adapun Jadwal kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pengumuman Pengadaan CPNS dimulai tanggal 8 November 2008 sampai dengan 18 November 2008

2. Pelamar dan Penelitian keabsahan kelengkapan administrasi mulai tanggal 18 November sampai dengan 28 November 2008

3. Penyelenggaraan ujian penyaringan tanggal 10 Desember 2008

4. Penetapan kelulusan hasil ujian penyaringan antara tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember 2008


Informasi ini selanjutnya dapat dilihat di masing-masing Kantor Pemerintah Kota-Pemda atau di website pemerintah yang dipilih. Siapkan seluruh berkas yang diperlukan untuk kelulusan administrasi yang dijadikan patokan mengikuti ujian penyaringan.


Berikut daftar website plat merah di Jawa Timur

http://www.madiunkota.go.id

http://www.kotakediri.go.id

http://www.blitar.go.id

http://www.pemkot-malang.go.id

http://www.pemkotbatu.go.id

http://www.pasuruan.go.id

http://www.probolinggo.go.id

http://www.mojokerto.go.id

http://www.madiun.go.id

http://www.ponorogo.go.id

http://www.magetan.go.id

http://www.pacitan.go.id

http://www.ngawi.go.id

http://www.kediri.go.id

http://www.kabblitar.go.id

http://www.tulungagung.go.id

http://www.nganjuk.go.id

http://www.malangkab.go.id

http://www.kab-pasuruan.go.id

http://www.kabprobolinggo.go.id

http://www.lumajang.go.id

http://www.bojonegoro.go.id

http://www.tuban.go.id

http://www.lamongan.go.id

http://www.pemkab-mojokerto.go.id

http://www.gresik.go.id

http://www.jombang.go.id

http://www.sidoarjokab.go.id

http://www.pamekasan.go.id

http://www.bangkalankab.go.id

http://www.sampang.go.id

http://www.sumenep.go.id

http://www.pemdajember.go.id

http://www.situbondo.go.id

http://www.bondowoso.go.id

http://www.banyuwangikab.go.id

http://www.madiun.go.id

Darurat korupsi dan darurat KPK

Rabu, 7 Oktober Presiden SBY telah melantik tiga nama Plt. Pimpinan KPK. Tiga nama itu adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad Santoso dan Waluyo. Berdasarkan hasil godokan Tim Lima, tiga nama ini dipertimbangkan penuh untuk mengisi posisi Plt. Pimpinan KPK menggantikan Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Ketiganya diberhentikan sementara dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda. Antasari Azhar bermasalah atas dugaan pelaku pembunuhan atas Nasruddin, sementara dua terakhir bermasalah dalam kasus penyalahgunaan kewenangan dan dugaan suap.

Memang harus diakui penetapan status darurat pada diri KPK sangat problematik. Alasan mendasar adalah tidak tegasnya secara definitf state of emergency yang kemudian melahirkan kebijakan tunggal Presiden SBY mengeluarkan Perppu untuk pengisian jabatan lowong sepeninggal tiga pimpinan KPK. Malah, Adnan Buyung Nasution dan Tim Lima-nya menyebutkan alasan menabrak ketentuan usia 65 tahun pimpinan KPK dengan masuknya Tumpak Hatorangan Panggabean yang kini telah berusia 66 tahun sebagai state of emergency. Sesuatu yang sejak awal aneh maka akan melahirkan kejanggalan. Apakah hal ini benar-benar penyelamatan KPK, jika langkah-langkah yang dilakukan cenderung deviatif dan koruptif.

Berdayakan KPK
Ada yang terlupakan sejak awal. Sejatinya kelembagaan KPK diberdayakan. Penasihat KPK mesti ditegaskan posisinya. Sekalipun tersisa dua pimpinan KPK, kekuatan di dalam bukanlah sederhana jika kita mampu berpikir cerdas untuk tidak mengamputasi eksistensi pimpinan dan penasihat KPK. Bukankah kelembagaan itu masih bisa berjalan sekalipun hanya dengan dua pimpinan. Karena jika dibandingkan dengan langkah pembentukan Tim Lima yang eksklusif dengan tidak membuka kesempatan publik mengapresiasi nama-nama yang disusulkan, risiko terwujudnya soliditas kelembagaan akan sulit dilakukan.

Persoalan hukum tiga pimpinan KPK harus ditegaskan limitasi waktunya. Jika tidak, maka kekhawatiran banyak pihak akan terjadi. Dengan alasan belum in-kracht, perpanjangan jabatan Plt. akan memungkinkan dilakukan dan hal ini membuka peluang distorsi kerja-kerja kelembagaan. Persoalan lainnya adalah penyatuan visi atas langkah membangun kembali kepercayaan publik yang telah patah hati terhadap KPK. Bukan tidak mungkin, imaji kelembagaan menjadi prioritas wajah baru KPK yang menuntut tindakan sporadis dan tidak sistematis. Memang keterujian Plt. Pimpinan KPK masih harus dilihat lebih lanjut.

Hemat saya, kecerdasan memahami peta kekuatan KPK hari ini penting dijadikan sebagai modalitas konsolidasi KPK. Belum lagi, KPK harus menyambut kedatangan Pengadilan Tipikor dengan pembenahan-pembenahan kelembagaan. Tidak sederhana problematika KPK. Benar bahwa nama-nama yang diusulkan adalah mereka yang terbilang akrab dengan kerja-kerja KPK. Dengan itulah kemudian percepatan dapat dilakukan. Namun tidak boleh lupa bahwa, koridor normatif kelembagaan KPK patut juga diselamatkan. Agar tidak ada klaim keunggulan pencitraan KPK dilakoni sebagai ajang perebutan imaji belaka. Apalagi, episode penyelematan KPK dilakukan dengan penilaian state of emergency yang kaku.

Sebab akar permasalahan KPK pada intinya adalah ketimpangan dan ketidakcerdasan memahami tupoksi antara beberapa lembaga terkait, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan KPK. Sesungguhnya, KPK dengan dua tersisa “dua pendekar” ditambah penasihat membutuhkan amunisi intelektual untuk duduk bersama membincangkan konstelasi kesemrautan perilaku koruptif dan langkah pencegahannya. Maka, terbitnya Perppu merupakan cacat prosedur yang mengakibatkan jauhnya KPK dari upaya-upaya penyelematan, malah sebuah tindakan pelemahan. Tentu saja hal ini sebuah ironi dengan mengamputasi kedudukan KPK sebagai lembaga independen melalui kekuasaan eksekutif.

Golkar yang Belajar Beroposisi

Liputan6.com, Jakarta: Sejarah Partai Golkar selalu identik dengan kekuasaan. Namun, semuanya berbalik ketika Dewan Pembina Partai Golkar Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden. Selepas itu partai ini bak kehilangan induk. Golkar juga jadi sasaran kritik banyak pihak karena dianggap bertanggung jawab atas kondisi bangsa yang terpuruk.

Bahkan, Golkar hampir saja tutup buku jika saja Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid efektif berlakunya. Tapi, sejarah berpihak pada Golkar dan partai berlambang pohon beringin ini mulai berbenah. Bermula dari Musyawarah Nasional Luar Biasa 1998, Golkar menjadi parpol yang disegani di bawah nakhoda Akbar Tandjung yang menggantikan Harmoko. Pada pemilu 2004, partai ini keluar sebagai pemenang.

Akbar yang sukses membawa Golkar menjadi nomor satu digusur Jusuf Kalla di Munas Partai Golkar di Denpasar, Bali. Kalla pula yang membawa kapal Golkar mendukung pemerintah. Sejumlah kadernya juga masuk Kabinet Indonesia Bersatu. Hal yang dilakukan Kalla memang ciri khas Golkar yang identik dengan kekuasaan. Sejak Orde Baru, partai ini selalu memenangkan pemilu dan mengisi jabatan-jabatan penting di eksekutif.

Namun, tak ada yang abadi dalam politik. Kini, Kalla justru menginginkan Golkar mengawasi pemerintahan alias beroposisi. Lontaran yang diucapkan saat membuka Munas di Pekanbaru, Riau, ini dianggap banyak kalangan sebagai dukungan terhadap calon ketua umum Surya Paloh yang mungkin akan membawa Golkar berjarak dengan pemerintahan [baca: JK: Golkar Tak Biasa Mengemis Kekuasaan].

Kendati demikian, semuanya masih tanda tanya. Keputusan sosok yang akan menjadi nakhoda serta kebijakan untuk tetap mendekat atau menjauh dari pemerintah baru akan diputuskan Rabu (7/10) malam. Munas Golkar di Hotel Labersa ini tak dipungkiri sangat menentukan bagi langkah partai Golkar selanjutnya dalam konstelasi politik Indonesia. Selengkapnya saksikan video berita ini

Hotel Ambacang Akan di Bongkar

Hotel Ambacang, Kota Padang, Sumatra Barat, akan dirobohkan seluruhnya, Rabu (7/10). Pembongkaran ini karena menurut tim penyelamat dari dalam maupun luar negeri sudah tak lagi ditemukan tanda-tanda korban hidup yang tertimbun dalam reruntuhan hotel megah tersebut.

Dengan pembongkaran ini diharapkan akan lebih mempermudah pencarian korban. Alat berat yang dikerahkan akan difokuskan untuk membuka akses menuju kolam renang hotel. Pasalnya diduga kuat banyak penghuni hotel yang berusaha menyelamatkan diri ke kolam renang saat gempa 7,6 SR berlangsung.

Tim penyelamat juga bekerja keras mencari para korban yang tertimbun longsoran tanah yang meliputi tiga dusun di Kabupaten Padang Pariaman. Pencarian yang melibatkan tim SAR dari luar negeri ini belum menemukan korban lagi. Hanya sisa-sisa perabot rumah tangga milik warga yang banyak teron

Depdag Prioritaskan Rehabilitasi 10 Pasar di Sumatra Barat

PADANG. Pemerintah akan meletakkan prioritas pada pembangunan 10 pasar yang rusak karena gempa Sumatra Barat. Tujuannya, supaya roda ekonomi di ranah Minang cepat kembali bergulir.

Misalnya, Pasar Raya Padang di Padang yang berlantai dua serta Pasar Kuraitaji di Pariaman. Keduanya ambruk karena gempa. "Kami sudah memprioritaskan dana pembangunan pasar untuk tahun ini dan tahun depan," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat berkunjung ke kedua pasar itu, Selasa (6/10) kemarin.

Dana pembangunan 10 pasar tersebut akan berasal dari anggaran untuk pasar percontohan di tahun 2010 yang sudah disetujui DPR. Nilainya Rp 30 miliar.

Dari dana tersebut, pemerintah akan menyediakan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk perbaikan 10 pasar tradisional. Masing-masing sebesar Rp 2 miliar untuk memperbaiki empat pasar tradisional di Pariaman. Lalu dana sebesar Rp 1 miliar untuk memperbaiki enam pasar tradisional di Padang. "Dana tersebut memang untuk 10 pasar di kota Padang dan Pariaman," kata Kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Subagyo.

Pasar yang akan menjadi prioritas utama program rehabilitasi itu, Subagyo menambahkan, adalah Pasar Bandar Buat di Padang dan Pasar Kuraitaji di Pariaman.

Tapi untuk bisa mendapatkan anggaran, Depdag harus mengajukan terlebih dahulu anggaran rehabilitasi itu ke Bappenas. "Nanti dana yang dibutuhkan akan kami alokasikan," kata Mari.

Sambil menunggu proses anggaran ini, Pemerintah memberikan bantuan berupa pembuatan pasar darurat dari tenda atau bangunan sementara. Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi berharap pembangunan pasar tetap berkonsep pasar tradisional yang nyaman.

Pemerintah Percepat Tahap Rehabilitasi

JAKARTA. Pemerintah akan mempersingkat masa tanggap darurat gempa Sumatra Barat (Sumbar) dari semula dua bulan menjadi cuma sebulan. Dengan demikian, Pemerintah akan lebih cepat memulai tahap rehabilitasi untuk memperbaiki berbagai kerusakan karena bencana tersebut

Pada akhir bulan ini juga Pemerintah sudah memulai fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu. "Pemerintah melakukan akselerasi, agar rumah-rumah penduduk dapat segera dibangun," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Bencana, Selasa (6/10).

Menurut Syamsul, alasan mempersingkat masa tanggap darurat itu lantaran kehidupan sosial ekonomi di Padang dan sekitarnya sudah mulai menggeliat. Dia mencontohkan, listrik sudah pulih 81% dan air bersih 60%. Bantuan tangki-tangki air pun terus mengalir ke lokasi bencana.

Pemerintah juga segera memutuskan pola rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan diterapkan di Sumbar. Sejauh ini, ada dua kemungkinan pola. Pertama, pola seperti di Aceh. Saat itu, Pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang bertugas membangun rumah bagi korban gempa dan tsunami.

Kedua, pola penanganan gempa di Yogyakarta. Pemerintah memberikan bantuan dana sedangkan proses rehabilitasinya diserahkan kepada masing-masing korban. "Kami masih menimbang apakah akan memilih pola di Aceh, Yogyakarta, atau penggabungan keduanya," ucap Syamsul. Rencananya, hari ini (7/10) BNPB akan melaporkan beberapa rekomendasi pola rehabilitasi gempa di Sumbar itu ke Presiden.

Pemerintah mengakui, distribusi logistik bagi para korban gempa dari kecamatan ke nagari atau desa-desa di Sumbar masih menemui kendala. Pasalnya, di beberapa tempat, tingkat kerusakan infrastruktur jalan menuju lokasi cukup parah. Syamsul menduga, masih ada 35 titik lokasi yang mengubur korban longsor.

Sebulan ini, Pemerintah Provinsi Sumbar akan memberi uang bantuan lauk-pauk bagi para korban gempa senilai total Rp 22 miliar. Perhitungannya, setiap korban yang rumahnya rusak berat akan menerima bantuan Rp 5.000 per hari.

Korban Gempa Masih Butuh 50 Ribu Tenda

PADANG--Hingga kini setelah satu pekan gempa mengguncang Sumatera Barat, baru sekitar 50 persen kebutuhan tenda untuk warga pengungsi yang terpenuhi. Pemerintah menilai korban yang rumahnya rusak berat bisa menumpang di tetangga dan saudara utnuk menutupi kekurangan ini.

Menurut catatan Pusat Kordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) akibat banyaknya jumlah rumah yang rusak parah akibat gempa, sebanyak 100.000 tenda dibutuhkan untuk menampung warga. Dari jumlah tersebut, sampai Rabu (7/10), baru sekitar separuhnya yang terpenuhi.

Jumlah tersebut datang dari bantuan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Menanggapi kekurangan ini, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi meminta warga korban gempa untuk sementara mengungsi di rumah-rumah saudara, tetangga, dan tempat-tempat ibadah serta sekolah yang masih berdiri.

"Gempa ini kan bukan tanggung jawab pemerintah sendiri, seluruh masyarakat, relawan, dan pihak lainnya harus bersedia saling tolong menolong," kata Gamawan Fauzi, Rabu.

Korban Gempa Dibantu Rp5000 per Hari

ADANG--Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan sejumlah uang tunai untuk biaya lauk-pauk bagi korban gempa. Dijanjikan oleh Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, masing-masing jiwa akan menerima sebesar Rp 5.000 mulai Rabu (7/10) ini.

Gamawan menuturkan bahwa sejumlah uang tersebut akan di bagikan untuk kebutuhan sampai sepuluh hari kedepan. Pemprov sudah menyiapkan biaya sebesar Rp 22 miliar untuk bantuan tunai ini.

Bantuan tersebut akan dibagikan di sebelas kota dan kabupaten yang terkena dampak gempa di Sumatera Barat. Hanya korban yang rumah tinggalnya rusak berat saja yang akan menerima bantuan.

Gubernur melanjutkan bahwa mekasisme pembagian ini akan diturunkan secara bertahap. Dari provinsi, dana akan dibagi ke kota kabupaten, kemudian kecamatan, dan akhirnya ke wilayah kenagarian (setingkat kelurahan).

"Bantuan akan diserahkan dalam bentuk cek, dan warga bisa mencairkannya sendiri ke bank-bank terdekat," ujar Damawan kepada wartawan di Pusat Kordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Sumatera Barat, Rabu (7/10) pagi.

Terkait dengan pendataan warga mana saja yang berhak menerima bantuan, Damawan menjelaskan bahwa hal tersebut diserahkan pada pemerintahan terdekat dari warga, yaitu RT dan RW.

Korban gempa Jambi menunggu sentuhan pusat

Korban dan proses evakuasi di Hotel Ambacang, Padang, hampir selalu menjadi berita utama di televisi pascagempa di Sumatra Barat. Namun, korban gempa di tempat lainnya seperti Pariaman, Agam, dan Solok nyaris belum tersentuh bantuan hingga hari keempat.

Begitu pula dengan korban gempa di Kabupaten Kerinci, Jambi , hampir tidak terdengar sebagai berita hangat di berbagai media. Padahal, gempa bumi tektonik berkekuatan 7,0 skala Richter (SR) telah mengguncang daerah itu Kamis,1 Oktober pukul 08.52 di 46 km tenggara Sungai Penuh, di kedalaman 10 km, merusak lebih dari seribu rumah warga di 16 desa.

Kerinci berjarak sekitar 410 km dari Kota Jambi dan jalan untuk menuju Kerinci relatif berat dan akses terputus.

Data Satkorlak Jambi hingga hari ini yang berhasil dihimpun tim Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di lokasi, menunjukkan bangunan yang rusak baik rumah maupun bangunan fasilitas umum (fasum), di kedua wilayah itu mencapai 1.382 unit. Perinciannya 474 unit rumah rusak berat dan 849 unit rusak ringan.

Selain itu ada 14 unit masjid dan 45 unit bangunan perkantoran dan fasum rusak ringan. Di antara beberapa fasum tersebut terdapat gedung sekolah yang rusak, yaitu enam unit SD, empat unit SMP, dua unit SMU.

“Total kerugian yang diderita akibat gempa diperkirakan senilai Rp95 miliar,” kata Kepala Divisi Bagian Umum Baznas Muhammad Basit Karim.

Rumah-rumah yang rusak itu tersebar di 16 desa di Kecamatan Gunung Raya yang merupakan daerah terparah akibat gempa.

Data yang dihimpun Bisnis dari berbagai sumber menunjukkan desa yang mengalami kerusakan parah antara lain, Desa Lempur Tengah, Lempur Mudik, Lolo Gedang, Lolo Kecik, Tanjung Syam, Selampaung, Talang Kemuning, Sungai Hangat. Dan jumlah korban jiwa di Jambi memang tidak sebesar di Sumatra Barat.

Minimnya informasi mengenai korban gempa di Jambi membuat pertolongan dan proses evakuasi berjalan lambat karena hanya ditangani oleh masyarakat Jambi sendiri, baik Pemda maupun masyarakat Jambi yang berada di Jakarta.

Terus didata

Ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi Edy Putra Irawady mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendataan bekerja sama dengan Pemprov Jambi dan mengumpulkan bantuan untuk korban gempa tersebut.

“Untuk menuju lokasi korban gempa di Kerinci memang membutuhkan waktu 12 jam di tengah beratnya medan yang harus dilintasi sehingga menyulitkan untuk memberikan bantuan dan dapat data terakhir secara cepat,” katanya.

Korban gempa di Kerinci masih trauma dan khawatir dengan gempa susulan sehingga banyak dari mereka yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian seadanya dan tenda yang disediakan aparat setempat.

Sebagian warga juga ada yang membuat sendiri tenda darurat di tepi-tepi jalan sekitar rumah mereka. Tak sedikit juga yang mengungsi di lapangan Gunung Raya untuk menyelamatkan diri bersama anggota keluarga masing-masing.

Bahkan di RSUD Kerinci pun banyak pasien dirawat di tenda yang berada di luar gedung rumah sakit, lantaran takut berada di dalam ruangan, Mereka khawatir terjadi gempa susulan.

Sebelumnya Kapolres Kerinci AKBP Sumirat mengatakan, hasil sementara pendataan di lapangan akibat gempa tersebut satu desa mengalami kerusakan cukup parah yakni Desa Lolo Gedang, Kecematan Gunung Raya, desa tersebut bersebelahan dengan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yang hanya dibatasi Bukit Barisan.

Pemerintah Kabupaten Kerinci kini juga telah menurunkan tim Satuan Tugas Bencana Alam terdiri atas 50 tenaga sukarela, baik medis dan lainnya serta dibantu 150 personel kepolisian setempat untuk menuju ke lokasi.

Akibat gempa tersebut, listrik di wilayah Kecamatan Gunung Raya padam total, dan warga terpaksa menggunakan penerang seadanya.

Kini bantuan mulai datang, walau masih relatif minim. Dari Badan Musyawarah Keluarga Jambi di Jakarta dan Baznas misalnya dan Badan Musyawarah Keluarga Jambi di Jakarta.

Kepala Divisi Bagian Umum Baznas Muhammad Basit Karim mengatakan Baznas membagikan paket sembako, logistik, dan obat-obatan untuk 500 jiwa.

“Meskipun skala kerusakan ditinjau dari sisi korban jiwa tidak sebesar di Sumatra Barat, tetapi bantuan tanggap darurat, perlu diberikan karena terputusnya akses bantuan ke lokasi bencana.”

Selain itu, runtuhnya rumah-rumah penduduk membuat warga tidak memiliki tempat berteduh. Untuk menangani hal tersebut Baznas bersama mitra yaitu tim Satkorlak Jambi, dan Jaringan Relawan mendistribusikan paket sembako, dan obat-obatan maupun tenda darurat di lokasi bencana.

Tentunya kita semua berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian kepada korban gempa di Kerinci, apabila korban di Sumbar memperoleh bantuan sekitar Rp15 juta untuk rumahnya yang rusak dan perbaikan infrastruktur, tentunya warga Jambi pun meminta hal yang sama. Semoga saja Jambi kecipratan bantuan dolar dari sejumlah negara

Sepenggal Kisah Para Kuli Tinta Meliput Gempa Sumbar

PADANG, KOMPAS.com — Begitu mendengar kabar terjadinya gempa bumi dahsyat 7,6 SR di ranah Minang, Sumatera Barat, Rabu (30/9) malam, para awak kuli tinta, media cetak maupun media elektronik, di Jakarta segera mengurus segala keperluan untuk satu tujuan: terbang ke Padang.

Kepergian ratusan pekerja media dari Jakarta ke Padang itu untuk menggantikan sebagian koresponden dan wartawan daerah yang turut menjadi korban gempa.

Bertugas di daerah gempa tidaklah semudah yang dibayangkan. Terlebih, sebagian wartawan tiba di Padang tanpa bekal informasi yang memadai, seperti informasi transportasi dan lainnya.

Beberapa kendala yang dihadapi kuli tinta, misalnya, transportasi, penginapan, dan logistik. Tidak beroperasinya sejumlah trayek transportasi membuat ruang gerak para kuli tinta terbatas. Suka tidak suka, mereka akhirnya terpaksa mengandalkan ojek motor, salah satu dari sedikit moda transportasi yang tetap beroperasi.

Namun, melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan langkanya trayek transportasi setelah terjadi gempa membuat para pengojek "terpaksa" mematok harga tinggi. Seorang wartawan radio dan online terpaksa nyaris "berpuasa" karena uang saku mereka ludes untuk membayar ongkos ojek.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beberapa bank nasional pun banyak yang tidak berfungsi hingga hari kedua pascagempa. Beruntung, setelah bertugas dua hari, keduanya ditarik kembali ke Jakarta. Logistik pun menjadi masalah tersendiri.

Beberapa waktu lalu, serombongan wartawan yang bertugas di kantor Gubernuran Sumatera Barat sempat berkeliling kota Padang selama dua jam hanya untuk mencari makan. Usai berkeliling selama dua jam, mereka kembali dengan tangan kosong. Padahal, asupan gizi menjadi perkara penting, terutama seusai melakukan tugas kewartawanan yang menguras tenaga.

Kejadian menarik sempat dialami Kompas.com. Setelah berkeliling untuk mencari rumah makan kesana-kemari, akhirnya dari kejauhan terlihat sebuah rumah dengan sinar lampu yang temaram. "Apakah di sini jual makanan," tanya Kompas.com kepada seorang bapak setelah sampai di rumah itu.

"Anda dari mana?" tanya bapak itu. Setelah dijawab dari Kompas.com, akhirnya si bapak mengajak kami makan malam bersama beberapa warga setempat. Menunya, nasi putih dan sayur terong. Ternyata, yang kami datangi adalah sebuah gereja dan si bapak tadi adalah seorang pastor.

Akibat gempa, sebagian penginapan pun rusak parah. Beberapa hotel yang buka pun langsung diserbu warga lokal dan wartawan, lokal dan asing. Sayangnya, hotel yang beroperasi pun tidak dapat melayani dua kebutuhan dasar tamu: air bersih dan makanan.

Di Hotel Bougenville, yang dihuni para wartawan, misalnya. Selain tidak menyediakan makan pagi, semua kamar mandi di hotel bertingkat dua itu tidak berfungsi. Terpaksa para penghuni hotel berbondong-bondong menuju mushala yang hanya memiliki dua kamar mandi. Alhasil, setiap pagi dan malam, antrean di mushala mengular hingga beberapa meter.

Kondisi kamar di Hotel Bougenville pun tak ubahnya lokasi pengungsian. Kamar seluas 4 meter x 5 meter, misalnya, dapat dihuni hingga 10 kuli tinta. Sebagian terpaksa meringkuk di lantai yang dingin dengan bermodalkan sarung dari mushala karena tidak kebagian kasur.

Begitulah, perjuangan para awak kuli tinta itu semata-mata demi mendapatkan berita terkini dan akurat untuk masyarakat luas. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan gempa Sumbar.

Bahkan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan berita gempa Sumbar selama 24 jam nonstop, baik melalui media televisi maupun media online. Antara lain, guna mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka.

Tak hanya itu. Pemberitaan mereka juga telah mengetuk hati para dermawan sehingga bantuan langsung mengalir dan dinikmati warga Sumbar yang terkena gempa.