Alasan penahan BIbit dan Candra Lemah

JAKARTA - Alasan penahanan secara resmi yang dilakukan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terhadap dua pimpinan nonaktif Komisi Peberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah dinilai kurang tepat atau lemah.

Menurut pengamat komunikasi politik Zulfikar Ghazali, salah satu alasan subjektif yang digunakan Polri sebagai dasar penahanan dua pimpinan nonaktif KPK karena menggiring opini publik.

Hal ini dinilai kurang tepat, karena prinsip dalam negara demokrasi ini bebas mengemukakan sesuatu hal kepada publik, dan itu dinilai demokratis."Saya sependapat membangun opini publik itu bagian dari bernegara yang demokratis," ungkapnya kepada okezone, Sabtu (31/10/2009).

Selain itu, kata dia, masyarakat Indonesia juga dinilai lemah karena mudah terpengaruh oleh isu-isu yang berkaitan dengan politik, terutama mengenai masalah pemilu. "Kekuatan masyarakat lemah, itu kelemahannya," pungkasnya.

Lowongan CPNS Pemprov Jatim Jawa Timur 2008/2009

Pemerintah propinsi JAWA TIMUR kembali menyelenggarakan Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2008 untuk Wilayah JATIM. Pengadaan CPNS ini dilakukan serentak di seluruh kota/kabupaten Jawa Timur. Adapun Jadwal kegiatan pelaksanaan sebagai berikut :
1. Pengumuman Pengadaan CPNS dimulai tanggal 8 November 2008 sampai dengan 18 November 2008

2. Pelamar dan Penelitian keabsahan kelengkapan administrasi mulai tanggal 18 November sampai dengan 28 November 2008

3. Penyelenggaraan ujian penyaringan tanggal 10 Desember 2008

4. Penetapan kelulusan hasil ujian penyaringan antara tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember 2008


Informasi ini selanjutnya dapat dilihat di masing-masing Kantor Pemerintah Kota-Pemda atau di website pemerintah yang dipilih. Siapkan seluruh berkas yang diperlukan untuk kelulusan administrasi yang dijadikan patokan mengikuti ujian penyaringan.


Berikut daftar website plat merah di Jawa Timur

http://www.madiunkota.go.id

http://www.kotakediri.go.id

http://www.blitar.go.id

http://www.pemkot-malang.go.id

http://www.pemkotbatu.go.id

http://www.pasuruan.go.id

http://www.probolinggo.go.id

http://www.mojokerto.go.id

http://www.madiun.go.id

http://www.ponorogo.go.id

http://www.magetan.go.id

http://www.pacitan.go.id

http://www.ngawi.go.id

http://www.kediri.go.id

http://www.kabblitar.go.id

http://www.tulungagung.go.id

http://www.nganjuk.go.id

http://www.malangkab.go.id

http://www.kab-pasuruan.go.id

http://www.kabprobolinggo.go.id

http://www.lumajang.go.id

http://www.bojonegoro.go.id

http://www.tuban.go.id

http://www.lamongan.go.id

http://www.pemkab-mojokerto.go.id

http://www.gresik.go.id

http://www.jombang.go.id

http://www.sidoarjokab.go.id

http://www.pamekasan.go.id

http://www.bangkalankab.go.id

http://www.sampang.go.id

http://www.sumenep.go.id

http://www.pemdajember.go.id

http://www.situbondo.go.id

http://www.bondowoso.go.id

http://www.banyuwangikab.go.id

http://www.madiun.go.id

Darurat korupsi dan darurat KPK

Rabu, 7 Oktober Presiden SBY telah melantik tiga nama Plt. Pimpinan KPK. Tiga nama itu adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad Santoso dan Waluyo. Berdasarkan hasil godokan Tim Lima, tiga nama ini dipertimbangkan penuh untuk mengisi posisi Plt. Pimpinan KPK menggantikan Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Ketiganya diberhentikan sementara dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda. Antasari Azhar bermasalah atas dugaan pelaku pembunuhan atas Nasruddin, sementara dua terakhir bermasalah dalam kasus penyalahgunaan kewenangan dan dugaan suap.

Memang harus diakui penetapan status darurat pada diri KPK sangat problematik. Alasan mendasar adalah tidak tegasnya secara definitf state of emergency yang kemudian melahirkan kebijakan tunggal Presiden SBY mengeluarkan Perppu untuk pengisian jabatan lowong sepeninggal tiga pimpinan KPK. Malah, Adnan Buyung Nasution dan Tim Lima-nya menyebutkan alasan menabrak ketentuan usia 65 tahun pimpinan KPK dengan masuknya Tumpak Hatorangan Panggabean yang kini telah berusia 66 tahun sebagai state of emergency. Sesuatu yang sejak awal aneh maka akan melahirkan kejanggalan. Apakah hal ini benar-benar penyelamatan KPK, jika langkah-langkah yang dilakukan cenderung deviatif dan koruptif.

Berdayakan KPK
Ada yang terlupakan sejak awal. Sejatinya kelembagaan KPK diberdayakan. Penasihat KPK mesti ditegaskan posisinya. Sekalipun tersisa dua pimpinan KPK, kekuatan di dalam bukanlah sederhana jika kita mampu berpikir cerdas untuk tidak mengamputasi eksistensi pimpinan dan penasihat KPK. Bukankah kelembagaan itu masih bisa berjalan sekalipun hanya dengan dua pimpinan. Karena jika dibandingkan dengan langkah pembentukan Tim Lima yang eksklusif dengan tidak membuka kesempatan publik mengapresiasi nama-nama yang disusulkan, risiko terwujudnya soliditas kelembagaan akan sulit dilakukan.

Persoalan hukum tiga pimpinan KPK harus ditegaskan limitasi waktunya. Jika tidak, maka kekhawatiran banyak pihak akan terjadi. Dengan alasan belum in-kracht, perpanjangan jabatan Plt. akan memungkinkan dilakukan dan hal ini membuka peluang distorsi kerja-kerja kelembagaan. Persoalan lainnya adalah penyatuan visi atas langkah membangun kembali kepercayaan publik yang telah patah hati terhadap KPK. Bukan tidak mungkin, imaji kelembagaan menjadi prioritas wajah baru KPK yang menuntut tindakan sporadis dan tidak sistematis. Memang keterujian Plt. Pimpinan KPK masih harus dilihat lebih lanjut.

Hemat saya, kecerdasan memahami peta kekuatan KPK hari ini penting dijadikan sebagai modalitas konsolidasi KPK. Belum lagi, KPK harus menyambut kedatangan Pengadilan Tipikor dengan pembenahan-pembenahan kelembagaan. Tidak sederhana problematika KPK. Benar bahwa nama-nama yang diusulkan adalah mereka yang terbilang akrab dengan kerja-kerja KPK. Dengan itulah kemudian percepatan dapat dilakukan. Namun tidak boleh lupa bahwa, koridor normatif kelembagaan KPK patut juga diselamatkan. Agar tidak ada klaim keunggulan pencitraan KPK dilakoni sebagai ajang perebutan imaji belaka. Apalagi, episode penyelematan KPK dilakukan dengan penilaian state of emergency yang kaku.

Sebab akar permasalahan KPK pada intinya adalah ketimpangan dan ketidakcerdasan memahami tupoksi antara beberapa lembaga terkait, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan KPK. Sesungguhnya, KPK dengan dua tersisa “dua pendekar” ditambah penasihat membutuhkan amunisi intelektual untuk duduk bersama membincangkan konstelasi kesemrautan perilaku koruptif dan langkah pencegahannya. Maka, terbitnya Perppu merupakan cacat prosedur yang mengakibatkan jauhnya KPK dari upaya-upaya penyelematan, malah sebuah tindakan pelemahan. Tentu saja hal ini sebuah ironi dengan mengamputasi kedudukan KPK sebagai lembaga independen melalui kekuasaan eksekutif.

Golkar yang Belajar Beroposisi

Liputan6.com, Jakarta: Sejarah Partai Golkar selalu identik dengan kekuasaan. Namun, semuanya berbalik ketika Dewan Pembina Partai Golkar Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden. Selepas itu partai ini bak kehilangan induk. Golkar juga jadi sasaran kritik banyak pihak karena dianggap bertanggung jawab atas kondisi bangsa yang terpuruk.

Bahkan, Golkar hampir saja tutup buku jika saja Dekrit Presiden Abdurrahman Wahid efektif berlakunya. Tapi, sejarah berpihak pada Golkar dan partai berlambang pohon beringin ini mulai berbenah. Bermula dari Musyawarah Nasional Luar Biasa 1998, Golkar menjadi parpol yang disegani di bawah nakhoda Akbar Tandjung yang menggantikan Harmoko. Pada pemilu 2004, partai ini keluar sebagai pemenang.

Akbar yang sukses membawa Golkar menjadi nomor satu digusur Jusuf Kalla di Munas Partai Golkar di Denpasar, Bali. Kalla pula yang membawa kapal Golkar mendukung pemerintah. Sejumlah kadernya juga masuk Kabinet Indonesia Bersatu. Hal yang dilakukan Kalla memang ciri khas Golkar yang identik dengan kekuasaan. Sejak Orde Baru, partai ini selalu memenangkan pemilu dan mengisi jabatan-jabatan penting di eksekutif.

Namun, tak ada yang abadi dalam politik. Kini, Kalla justru menginginkan Golkar mengawasi pemerintahan alias beroposisi. Lontaran yang diucapkan saat membuka Munas di Pekanbaru, Riau, ini dianggap banyak kalangan sebagai dukungan terhadap calon ketua umum Surya Paloh yang mungkin akan membawa Golkar berjarak dengan pemerintahan [baca: JK: Golkar Tak Biasa Mengemis Kekuasaan].

Kendati demikian, semuanya masih tanda tanya. Keputusan sosok yang akan menjadi nakhoda serta kebijakan untuk tetap mendekat atau menjauh dari pemerintah baru akan diputuskan Rabu (7/10) malam. Munas Golkar di Hotel Labersa ini tak dipungkiri sangat menentukan bagi langkah partai Golkar selanjutnya dalam konstelasi politik Indonesia. Selengkapnya saksikan video berita ini

Hotel Ambacang Akan di Bongkar

Hotel Ambacang, Kota Padang, Sumatra Barat, akan dirobohkan seluruhnya, Rabu (7/10). Pembongkaran ini karena menurut tim penyelamat dari dalam maupun luar negeri sudah tak lagi ditemukan tanda-tanda korban hidup yang tertimbun dalam reruntuhan hotel megah tersebut.

Dengan pembongkaran ini diharapkan akan lebih mempermudah pencarian korban. Alat berat yang dikerahkan akan difokuskan untuk membuka akses menuju kolam renang hotel. Pasalnya diduga kuat banyak penghuni hotel yang berusaha menyelamatkan diri ke kolam renang saat gempa 7,6 SR berlangsung.

Tim penyelamat juga bekerja keras mencari para korban yang tertimbun longsoran tanah yang meliputi tiga dusun di Kabupaten Padang Pariaman. Pencarian yang melibatkan tim SAR dari luar negeri ini belum menemukan korban lagi. Hanya sisa-sisa perabot rumah tangga milik warga yang banyak teron

Depdag Prioritaskan Rehabilitasi 10 Pasar di Sumatra Barat

PADANG. Pemerintah akan meletakkan prioritas pada pembangunan 10 pasar yang rusak karena gempa Sumatra Barat. Tujuannya, supaya roda ekonomi di ranah Minang cepat kembali bergulir.

Misalnya, Pasar Raya Padang di Padang yang berlantai dua serta Pasar Kuraitaji di Pariaman. Keduanya ambruk karena gempa. "Kami sudah memprioritaskan dana pembangunan pasar untuk tahun ini dan tahun depan," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat berkunjung ke kedua pasar itu, Selasa (6/10) kemarin.

Dana pembangunan 10 pasar tersebut akan berasal dari anggaran untuk pasar percontohan di tahun 2010 yang sudah disetujui DPR. Nilainya Rp 30 miliar.

Dari dana tersebut, pemerintah akan menyediakan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk perbaikan 10 pasar tradisional. Masing-masing sebesar Rp 2 miliar untuk memperbaiki empat pasar tradisional di Pariaman. Lalu dana sebesar Rp 1 miliar untuk memperbaiki enam pasar tradisional di Padang. "Dana tersebut memang untuk 10 pasar di kota Padang dan Pariaman," kata Kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Subagyo.

Pasar yang akan menjadi prioritas utama program rehabilitasi itu, Subagyo menambahkan, adalah Pasar Bandar Buat di Padang dan Pasar Kuraitaji di Pariaman.

Tapi untuk bisa mendapatkan anggaran, Depdag harus mengajukan terlebih dahulu anggaran rehabilitasi itu ke Bappenas. "Nanti dana yang dibutuhkan akan kami alokasikan," kata Mari.

Sambil menunggu proses anggaran ini, Pemerintah memberikan bantuan berupa pembuatan pasar darurat dari tenda atau bangunan sementara. Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi berharap pembangunan pasar tetap berkonsep pasar tradisional yang nyaman.

Pemerintah Percepat Tahap Rehabilitasi

JAKARTA. Pemerintah akan mempersingkat masa tanggap darurat gempa Sumatra Barat (Sumbar) dari semula dua bulan menjadi cuma sebulan. Dengan demikian, Pemerintah akan lebih cepat memulai tahap rehabilitasi untuk memperbaiki berbagai kerusakan karena bencana tersebut

Pada akhir bulan ini juga Pemerintah sudah memulai fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu. "Pemerintah melakukan akselerasi, agar rumah-rumah penduduk dapat segera dibangun," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif usai mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Bencana, Selasa (6/10).

Menurut Syamsul, alasan mempersingkat masa tanggap darurat itu lantaran kehidupan sosial ekonomi di Padang dan sekitarnya sudah mulai menggeliat. Dia mencontohkan, listrik sudah pulih 81% dan air bersih 60%. Bantuan tangki-tangki air pun terus mengalir ke lokasi bencana.

Pemerintah juga segera memutuskan pola rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan diterapkan di Sumbar. Sejauh ini, ada dua kemungkinan pola. Pertama, pola seperti di Aceh. Saat itu, Pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang bertugas membangun rumah bagi korban gempa dan tsunami.

Kedua, pola penanganan gempa di Yogyakarta. Pemerintah memberikan bantuan dana sedangkan proses rehabilitasinya diserahkan kepada masing-masing korban. "Kami masih menimbang apakah akan memilih pola di Aceh, Yogyakarta, atau penggabungan keduanya," ucap Syamsul. Rencananya, hari ini (7/10) BNPB akan melaporkan beberapa rekomendasi pola rehabilitasi gempa di Sumbar itu ke Presiden.

Pemerintah mengakui, distribusi logistik bagi para korban gempa dari kecamatan ke nagari atau desa-desa di Sumbar masih menemui kendala. Pasalnya, di beberapa tempat, tingkat kerusakan infrastruktur jalan menuju lokasi cukup parah. Syamsul menduga, masih ada 35 titik lokasi yang mengubur korban longsor.

Sebulan ini, Pemerintah Provinsi Sumbar akan memberi uang bantuan lauk-pauk bagi para korban gempa senilai total Rp 22 miliar. Perhitungannya, setiap korban yang rumahnya rusak berat akan menerima bantuan Rp 5.000 per hari.